Bima, Suaraberadab.com – Menyusul terjadinya insiden kericuhan saat aksi demonstrasi di Jalan Nasional tepat di depan Kampus STKIP Taman Siswa Bima, pihak kampus memberikan pernyataan resmi untuk meluruskan informasi dan menegaskan posisi institusi terhadap kejadian tersebut.
Aksi yang berlangsung pada Senin siang (21/4/2025) itu melibatkan sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam organisasi eksternal. Dalam rilis resminya, STKIP Taman Siswa Bima menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bagian dari kegiatan resmi kampus dan tidak diselenggarakan oleh struktur internal STKIP Tamsis Bima.
“Kami menegaskan bahwa kampus tidak terlibat dalam pengorganisasian aksi, maupun dalam insiden chaos yang terjadi pada penghujung kegiatan tersebut,” jelas Dr. Rabwan Satriawan, M.Pd., Wakil Ketua III Bidang Humas, Kerjasama, dan Protokoler.
“Kami juga mengapresiasi secara positif bentuk komunikasi baru yang dibawa oleh pemerintah Kabupaten Bima dalam hal ini Wakil Bupati Bima yang ingin berdialog dengan kelompok aksi.” Lanjutnya.
Pihak kampus juga menyatakan bahwa sejak awal telah mengimbau agar area depan kampus tidak dijadikan lokasi demonstrasi, mengingat kampus bukan menjadi sasaran aspirasi. Namun, STKIP Tamsis Bima juga menekankan bahwa sebagai institusi, mereka tidak memiliki kewenangan hukum untuk melarang aktivitas di ruang publik yang berada di luar area penguasaan kampus.
Sebagai lembaga pendidikan, STKIP Tamsis Bima memandang bahwa penyampaian pendapat secara damai merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara, termasuk mahasiswa. Sebagai institusi pendidikan tinggi, STKIP Tamsis Bima senantiasa menghormati dan mendorong tumbuhnya budaya demokrasi yang sehat, santun, bertanggung jawab, dan berkeadaban.
“Penting bagi masyarakat dan netizen untuk dapat membedakan antara aktivitas akademik resmi kampus dan aktivitas pihak luar. Jangan sampai nama kampus terbawa dalam polemik yang bukan menjadi ranah tanggung jawab kami,” tambah Dr. Rabwan.
Aksi mahasiswa yang diwarnai kericuhan tersebut menjadi sorotan media setelah dilaporkan adanya kerusakan terhadap mobil dinas milik Wakil Bupati Bima. Kendati demikian, STKIP tetap mendorong penyelesaian yang mengedepankan dialog dan penegakan hukum yang adil. (tim)
